Pembukaan:
Pertama-tama kami ucapkan terimakasih kepada Sultan yang telah berkenan mengundang kami semua dalam pertemuan ini. Saya tidak tahu apakah pertemuan ini baru pertama kalinya dilaksanakan oleh Sultan. Tetapi semoga pertemuan ini dapat berjalan dengan lancar. Teman-teman, pertemuan ini sifatnya santai. Acara malam ini, pertama saya membuka, kedua Pak Sultan, kemudian ketiga dialog antara kita semua dengan Bapak Sultan. Acara lain setelah dialog. Dalam dialog diharap kepada korban bencana untuk diberi kesempatan terlebih dahulu, teman-teman pendamping nanti bisa memperkuat.

Sultan:
Ass wr wb. Selamat malam semuanya, terimakasih atas kehadiran pada malam hari ini. Ini memang pertemuan yang pertama kali tetapi semoga bukan yang pertama dan terakhir. Sebetulnya harapan kami, saudara-saudara semua, sebenarnya saya ingin bapak-ibu korban yang mengungkapkan bukan saya yang memberikan arahan. Karena kami hanya meneruskan beberapa hal yang mungkin menjadi pemikiran saya, lepas konteksnya kita sependapat atau tidak. Tetapi harapan saya pasca-gempa ini kami ingin bapak-ibu sekalian bisa mengkritisi dan melihat fenomena apa yang sekiranya baik bagi seluruh warga di yogya. Di mana, salah satu fakta yang saya lihat pada proses tanggap darurat dan untuk pelaksanaan recovery bahwa ternyata kekuatan masyarakat Yogya pada aspek kearifan lokal di mana tradisi sambatan, gotong royong untuk membangun harmoni tidak hanya dengan tetangga tetapi kita juga melihat sesama masyarakat dari Wonosobo, Magelang, Temanggung dan Jawa Timur menyewa truk sendiri dan membawa makanan sendiri datang ke Yogya ikut gotong royong dan sorenya pulang, bagi saya itu potensi yang bisa membangkitkan semangat baru tidak hanya bagi warga korban gempa tetapi bisa menjadi kekuatan bangsa ini, karena masyarakat adat mempunyai kearifan lokal yang bagi saya itu adalah potensi. Yang sudah dilakukan melalui proses sejarah panjang. Tetapi kita juga melihat pemimpin-pemimpin saya tidak bisa melihat kearifan-kearifan lokal itu. Tetapi yang keluar adalah pemikiran yang identiknya dengan duit. Pertanyaan saya, bangsa ini dibangun dengan dasar konsep material dari bangsa luar itu nggak cocok dengan bangsa ini. Akhirnya yang terjadi, kalau kearifan lokal itu berbicara dalam konteks moral dan etika, akhirnya itu semua dalam perkembangan sekarang di-kertoaji, dihargai dengan duit. Kalau sudah berbicara duit itu sepertinya sumuanya sudah selesai. Itu juga dapat dibuktikan, ada sebuah keluarga yang tidak dapat jatah hidup langsung masuk surat kabar, tetapi sambatan dan gotongroyongnya masyarakat bahkan dari luar daerah sepertinya bukan berita yang tepat untuk dimasukkan dalam headline surat khabar. Itu sesuatu yang mungkin dianggap biasa. Saya tidak mengerti sebetlnya komitment pemimpin bangsa dalam membangun bangsanya itu bagaimana? Fakta, pemimpin kita juga tidak pernah mengajarkan kita peradaban masyarakat. Ini yang membuat saya gelisah, dan saya yakin bapak-ibu juga merasakan hal yang sama. Itu aspek pertama. Aspek yang kedua, dalam kontek tanggap darurat, kami mencoba untuk berjuang yang mendapatkan hak melakasankan recovery khususnya pemerintah untuk membantu masyarakat yang rumahnya runtuh untuk dibangun kembali itu urusan masyarakat sendiri. Di mana masyarakat yang punya hak menentukan sendiri rumahnya ini mau diapakan? Kami hanya mendampingi dan memfasilitasi agar mereka bisa membangun rumah itu sendiri. Di sini saya mencatat tidak ada pemborong, tidak ada yang ambil untung tetapi masyarakat sendiri yang diuntungkan. Sehingga kalau masyarakat itu sendiri membangun, tetangga itu juga ikut sambatan bekerja. Dianggap tetangga mau dibayar atau tidak itu urusan masyarakat yang mendapat fasilitas untuk membangun rumahnya itu sendiri. Sehinggga harapan saya ekonomi di pedukuhan itu tumbuh sendiri. Yang diuntungkan ya masyarakat sendiri. Tetapi sampai sekarang tantangan itu sedemikian besar. Yang tidak mudah saya selesaikan sehingga tadi sore saya ditelpon menteri PU untuk mencoba apa sih yang saya perlukan karena itu masuk dalam rapat kabinet tadi pagi. Teryata keberpihakan seperti ini adalah sesuatu yang asing bagi pejabat di Jakarta. Kalau ada yang mborong ya yang untung yang mborong terus masyarakat untungnya apa? Ya masyarakatnya dapat supermi sedangkan pejabatnya minimal dapat super kijang. Ternyata saya tidak tahu sebetulnya kekuatan apa yang mendasari, atau tradisi kebiasaan apa yang mendasari sehingga kepemihakan seperti itu sepertinya DIPA itu sudah direvisi dua kali sampai sekarang juga belum turun. Dan itu masih diperdebatkan terus. Memang kami mendapatkan bantuan dari pihak ketiga dan kami coba berikan dalam bentuk cluster dengan harapan cluster itu 50 set agustus ini sudah jadi kita bagi di kecamatan yang masyarakat sendiri bisa berkumpul daripada puing-puing yang ada di dekat rumah susah dibersihkan sudahlah diproses kembali menjadi bata yang dapat digunakan oleh warga itu sendiri. Baik untuk membangun rumah maupun untuk rekonstruksi sekolah-sekolah yang memang sudah mulai dibangun. Sehingga masyarakat di lingkungan itu yang menikmati sendiri. Dengan demikian harapan saya ekonomi itu berputar lagi di masyarakat. Kami mencoba juga membantu memberikan gratis bambu yang kami ambil dari Jawa barat dengan harapan bambu itu tidak hanya untuk tiang rumah atau sekolah tetapi juga ada masyarakt yang berinisiatif membuat gedhek. Sehingga untuk membangun rumah atau sekolah dengan gedhek itu dan masyarakat yang mendapatkan pendapatan. Tetapi usaha seperti itu tidak mudah, mungkin karena itu pendekatan proyek dan bukan pendekatan program saya tidak tahu. Tetapi ternyata pertanyaan yang terjadi tadi sore, kenapa di Jawa tengah sudah jalan di Jogja tidak jalan? Wong di Jawa Tengah manut tetapi di Jogja nggak manut kok!!! Karena, bukan saya tidak tunduk pada pusat, tidak, saya hanya ingin bagaimana duit ini dibagikan kepada masyarakat sendiri, mereka membangun rumahnya sendiri perkara sisa ya biar dikantongnya masyarakat itu sendiri. Tetapi ini tidak mudah, meskipun kamimencoba melindungi masyarakat korban itu sendiri. Jadi, masyarakat yang mungkin rumanya hancur harus tahu kami juga harus punya clearance dengan badan pemeriksa keuangan. Nanti kalau bapak bapak mendapatkan bantuan duit cash, boleh nggak bapak menggunakan batu bata sendiri yang bapa simpan, genteng dan kayu yang masih punya? Jangan sampai pemahaman BPK bahwa pemerintah membantu itu identik barang itu mestinya baru. Sedangkan fakta, harapan saya bapak bisa menggunakan barang lama yang bapak masih punya. Tetapi saya akan memberi tanggap kepada BPK, bahwa bapak dapat duit dari pemerintah mestinya beli tetapi beli nyatanya barangnya sendiri. Berarti bapak disaguh beli bata tetapi batanya milik sendiri. Kayu dan gentengnya sendiri. Nah itu korupsi tidak? Kalau korupsi berarti terjadi bencana kedua. Saya ingin clearance, boleh ga? Kalau boleh ya iar untungnya masyarakat. Supaya masyarakt juga punya uang cash, jangan itu dianggap korupsi, tetapi saya ingin itu clereance. Dalam arti BPK bilang itu boleh, saya juga berkewajiban mengamankan masyarakat, bukan hanya uang negara yang harus saya juga tanggungJawab, tetapi juga masyarakt yang karena ketidaktahuan secara manajemen keuangan akhirnya gempa. Hal seperti ini bagi saya ingin masukan dari bapk ibu sekalian, bagaimana kepemihakan kepada masyarakat, itu bisa kita lakukan dengan baik, entah itu didampingi oleh tim tehnis dari kampus manapun tetapi juga LSM sendiri yang punya kewajiban mendampingi masyarakat. Harapan saya, teman-teman LSM pun semestinya bisa mengkonsolidasikan sendiri karena kami juga memerlukan peran bapak-ibu di dalam proses pendampingan masyarakat itu sendiri. Jangan sampai nanti, mestinya harus bangun rumah tetapi ternyata yang keluar malah sepeda motor honda. Kalau beginikan jadi susah semua. Hal seperti ini harus kita lakukan, bagi saya dengan tertibnya kita melakukan recovery baik di sektor pembangunan rumah warga masyarakat, kami juga akan mencoba mulai membangun sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang ada. Saya ingin tidak terjadi kasus atau problem yang terjadi di aceh. Sehingga saya terus terang agak ketat. Sehingga seperti NGO mungkin di antara bapak-bapak saya tidak tahu yang dapat NGO dari prancis mau membangun rumah di imogiri 268 rumah, pemerintah setempat sudah setuju tetapi meminta saya tanda tangan, tetapi saya belum mau tanda tangan. Rumah ini sama tidak dengan yang bantuan dari pemerintah? Kalau tidak dan jadi gedong saya takut timbul kecemburuan sosial dengan tetangga. Saya tidak setuju kalau itu terjadi. Tetapi kalau itu prosesnya sama dengan bantuan pemerintah silahakn. Tetapi saya mau clereance juga, bila nanti sudah dapat rumah, perlu bantuan dari pemerintah nggak? Kalau iya berarti dia dapat 2 rumah. Kalau tidak ya saya minta tertulis. Ada komitmen bahwa saya karena sudah mendapatkan rumah dari Prancis saya tidak akan menuntut kepada pemerintah. Hal seperti ini kan harus jelas dan tidak menimbulkan masalah di belakang. Tetapi itu semua harapan saya, bagaimana kita bisa membangun konsolidasi. Tidak hanya kami di Pemda tetapi bapak-ibu sebagai kekuatan yang ada di masyarakat, bisa saling mengingatkan bisa saling membantu. Agar proses ini tidak ada masyarakat yang dirugikan. Tetapi yang penting adalah kita bisa menjadi contoh yang baik. Bahwa kita adalah masyarakat yang beradab mendahulukan kepentingan moralitas dan etika kita dalam proses berbangsa dan bernegara maupun bermasyarakat. Dari kasus-kasus yang di Aceh yang tidak usah saya ceritakan dan mungkin bapak-ibu sudah tahu apa yang sebetulnya terjadi. Akhirnya semua wis, NGO dari luar yang membangun rumah juga sudah ditinggalkan oleh NGO-nya, sehingga rumahnya kosong. Ada mendapat bagian tetapi akhirnya tetap hidup di barak tetapi rumahnya disewakan pada orang lain. Tetapi saya ingin kita tidak melakukan hal seperti itu. Sebetulnya juga, lepas dari apapun, kita masih lumayan, karena living cost dari 3 bulan ternyata hanya 1 bulan, toh masih ada untuk rekonstruksi untuk rumah dibanding tempat lain yang sudah tidak mendapatkan apa-apa. Justru itu menjadi tanggung jawab kabupaten itu sendiri, entah Pangandaran, Ciamis, semua living cost dan recovery menjadi beban kabupaten. Saya tidak bisa membayangkan, kapan bisa mulai recovery untuk kabupaten yang mempunyai keterbatasan anggaran. Mungkin di sini saya agak bersyukur, lepas dari konteks bencana. Harapan saya, bagaimana kepemihakan kepada masyarakat untuk recovery itu betul-betul masyarakat yang diuntungkan, tetapi kita juga harus punya perfomance yang bisa dinilai, bahwa kita adalah masyarakat yang beradab yang mendahulukan aspek kualitas dan itikad dalam membangun warga masyarakat di Jogja. Saya bersedia untuk dikritisi, berdialog mana yang paling baik untuk masyarakat itu sendiri. Harapan saya, kalau kita tidak kenal satu sama lain mungkin kita tidak akan pernah tau bagamana pola pikir dan perilaku kita dalam kepentingan kita memenage kebutuhan warga masyarakat. Sehingga kalau kita sering berdialog, bertemu, bertukar pikiran munkin kita bisa saling mengetahui satu sama lain dalam konteks kebersamaan. Bagaimana kita membangun masyarakat Jogja dengan utuh. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan pertama ini. Semoga nanti setelah dua tiga kali kita bisa lebih transparan dalam berdialog. Dari awal pertemuan ini perlu kita ketahui dan komunikasikan dengan harapan saling mengenal di antara kita. Sekalilagi terimakasih dan kita bicara secara informal saja.

Protokol:
Semoga Jogja menjadi pelopor pusat pencerahan, centre of enlightment, karena kita punya Bapak yang peduli dengan rakyat. Bapak yang bersedia dikritik, berdialog dan bersedia untuk bertemu dan berkomunikasi. Teman-teman semua sebagai korban, ada beberapa hal yang perlu disampaikan untuk ngudhoroso, silakan disampaikan, misalnya? Orang yang berbondong2 datang dari Purworejo itu murni datang untuk bergotong royong? Atau itu adalah bayaran juga yang dari sana? Monggo itu disampaikan agar Bapak kita mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan termasuk pembangunan perumahan yang kemungkinan bisa menimbulkan konflik dan sebagainya. Silakan… karena tidak memungkinkan untuk memperkenalkan semua, silakan yang hendak bertanya memperkenalkan dirinya nama dan dari desa atau lembaga apa? Silakan…

Warga :
Nama saya Mbah Slamet, petani dari Kebonagung Imogiri. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih karena dapat bertemu dan diundang oleh Sultan. Kedua, petani ingin menggarisbawahi apa yang telah disampaikan oleh Sultan, masyarakat masih resah masalahnya bantuan yang disampaikan oleh pejabat itu isuk tempe sore dele sehingga masalahnya buanyak. Maka dari itu, dari pihak kabupaten maupun propinsi seyogyanya memberikan sosialisasi penjelasan yang mapan kepada warga, sehingga warga bisa ayem tentrem, kalau memang tidak ada ya diterima dan kalau ada ya ada. Sehingga masyarakat membangun semampunya sendiri. Kalau sekarang sudah mulai membangun kemudian ada bantuan seperti yang disampaikan Ngerso Dalem ya diterima. Setelah pasca-gempa, masalah-masalah yang ada di masyarakat tentang ketahanan pangan. Dari warga maupun dari pemerintah memerintahkan kepada lurah desa agar tanah kas desa untuk dikelola petani lokal tidak disewakan tetapi dengan sistem bagi hasil. Itu dalam konteks jangka panjang dalam rangka mendukung ketahanan pangan pada waktu gempa ini. Terus, mengendalikan tanah yang produktif untuk pertanian, desa tidak mengalihfungsikan untuk non pertanian. Sekarang banyak tanah-tanah yang ditanami beton sehingga tanah yag produktif semakin susut. Kami mohon kesediaan Sultan untuk memberikan tanggapan. Perlu adanya etika pemberian bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya anak-anak yang diberi nasi instan atau sego garing, itu kalau nanti diberikan itu terus kalau suatu saat pengen nanti carinya sulit. Terakhir, semoga Sultan tidak marah pada saya, ini permintaan dari masyarakat pengelola tanah SG itu mohon kesediaan Sultan untuk memberikan hal kepada kami, karena jelas masyarakat sudah mengelola namun belum ada surat pengenceng, jadi kami mohon Sultan dapat memberikan surat kekancingan/sertifikat hak pakai, seandainya pihak kraton menghendaki untuk kepentingan kraton itu bisa dipakai kembali. Kalau tidak diberikan surat tersebut nanti bisa digusur oleh pihak-pihak lain seperti yang: terjadi di Kulonprogo dan Bantul, di Bantul khususnya di Imogiri (Karangtengah). Itu yang bisa kami sampaikan, terimakasih.

Sultan:
Saya kira bantuan living cost itu sudah dilanjutkan, yang kemarin 6 kecamatan di Bantul belum sekarang sudah dilanjutkan. Biarpun sifatnya sharing antara kabupaten, propinsi dan pemerintah pusat. Kewajiban Bantul untuk menyelesaikan karena uangnya sudah ada di pemerintah daerah. Yang kedua, menyangkut masalah bantuan, pemerintah ingin membantu bagi warga yang rumahnya hancur maupun rusak berat dan harus dihancurkan, itu pemerintah akan membantu. Dari surat kabar kemarin, ada 749 milyar sebagai tahap pertama, untuk tahap selanjutnya khusus Jogja berkisar sekitar 4 trilyun. Karena tahap pertama hanya sekian, dan tidak cukup untuk bikin rumah, harapan saya tahap pertama itu bisa membuat pondasi juga struktur beton bertulang dan atap. Dengan harapan sudah ada bentuk rumah walaupun belum ada dinding tetapi saya yakin dengan tenda atau gedhek paling tidak sudah bisa untuk menutup bangunan itu. Yang penting warga yang tinggal di tenda itu sudah bisa pindah ke rumah yang sifatnya permanen meski belum utuh. Sehingga nanti ada anggaran 2007 yang harus diputuskanAPBN oleh DPR sebelum akhir tahun 2006. itu harapan saya tindak lanjut untuk tahap berikutnya itu bisa dilakukan. Yang ketigamenyangkut tanah kas desa, tanah kas desa sebetulnya dengan persetujuan gubernur itu hanya menyangkut apa yang diajukan bapak bupati. Kalau kas desa mau digunakan warga bagi hasil dan sebagainya tidak untuk mengubah status tanah cukup dengan bupati tidak harus dengan gubernur. Kecuali, kas desa untuk sekolah berarti fungsi kas desa berubah. Nah, itu bupati mengajukan kepada gubernur, tetapi kalau ini kan tidak. Jadi sebetulnya cukup di kabupaten, sebetulnya bagaimana pendekatan warga lewat institusi di kabupaten untuk menggunakan tanah kas desa itu sendiri. Silakan dibicarakan. Terakhir, tentang tanah yang produktif, kalau petani seJogja itu setuju saya juga setuju. Hanya masalahnya begini, contohnya Kecamatan Sewon, Jetis dan sebagainya tanah-tanah irigasi, misalnya pemerintah daerah memutuskan tidak boleh tanah-tanah di kecamatan Jetis dan Sewon mengubah peruntukan dari sawah. Kira-kira masyarakat di Jetis dan Sewon itu protes dengan gubernur tidak? Kalau tanah di situ dihargai kira-kira semeter 500 ribu atau 1 juta, ya kalau bagi petani kecil mungkin lebih bermanfaat punya uangnya daripada tanah itu. Kalau kebijakan gubernur itu tidak bisa jalan kan percuma. Tetapi kalau warga sependapat, ya di mana wilayah2 yang subur itu tidak boleh diubah ya bagi saya sangat senang. Contoh sederhana, saya minta kepada Bupati Sleman agar perumahan diarahkan ke Kalasan dan Godean jangan ada yang di tengah atau kebawah. Karena makin banyak yang di tengah itu berubah menjadi beton yang ditanam ditanah, itu banjirnya yang ke Bantul itu semakin besar. Sleman bisa bangun, Bantul itu anggarannya setiap tahun hanya bencana, irigasi yang jebol. Karena makin banyak beton di utara, maka di selatan banjirnya semakin gede. Tetpi ternyata pemerintah daerah tidak berani, karena apa? Ya karena kalau di tengah itu tidak boleh ada bangunan masyarakat yang di tengah itu merasa dirugikan. Karena harga tanah setiap tahun itu naik, ini problem. Hal seperti ini yang mewarnai di masyarakat, karena relatif kepemilikan tanah di Jogja ini sempit. Terakhir untuk tanah SG, kami tidak masalah Pak, karena sudah banyak tanah SG yang untuk masyarakat, monggo nanti untuk yang di Karangtengah itu kan Pak Lurah dan Pak Camat sudah punya daftar, dari tanah SG siapa yang mengelola, dari daftar itu nanti dengan mengetahui pemerintah daerah entah Pak Lurah-Pak Camat kemudian disampaikan kepada Ki Hadiwinoto dari kas-kas itu dikeluarkan kekancingan. Bagi saya tidak masalah kalau tanah SG digunakan untuk masyarakat, cuma pesan saya satu nanti kalau sudah dapat kekancingan ya jangan digilirkan kepada orang lain lagi. Susahnya itu, wong sudah diberi hak kok digilirkan kepada orang lain lagi. Kalau digilirkan kepada anaknya sendiri tidak masalah, tetapi kalau diberikan kepada orang lain dengan sistem ganti rugi kan susah jadinya. Jadinya, yang diberikan hak dan menempati itu berbeda orang. Kasus-kasus seperti itu emang banyak tetapi kami hanya diam saja. Begitu saja ya Pak.

Moderator:
Dari sini tadi, Ibu, monggo, karena tadi ada protes mbok ibu diberi kesempatan lebih dahulu.

Warga:
Ass Wr. Wb. Nama saya Yuli dari Dusun Trayeman Desa Plered. Saya sebagai kader balita dan lansia. Di dusun kami hampir 90% rumah roboh total dan untuk saat ini banyak masyarakat kami yang tinggal di bawah tenda biru maupun tenda coklat. Untuk saat ini anak balita kami, karena sering tinggal di luar kalau siang kepanasan dan malam kedinginan, sering banyak yang sakit. Kami dari kader balita dan lansia, memohon agar pembangunan rumah dapat secepatnya. Kedua, dahulu masyarakat kami sering laksanakan pembuatan makanan atau catering, tetapi karena bencana sampai saat ini masyarakat kami belum bisa melakukan pembuatan makanan atau catereing karena peralatan banyak yang rusak. Meskipun dari SP Kinasih sudah memberikan peralatan dapur tetapi kalau untuk catering saya kira tidak bisa karena ukurannya itu hanya untuk rumah tangga. Mohon supaya perekonomian di dusun kami dapat berkembang seperti tahun-tahun yang lalu, mohon untuk mendapatkan perhatian. Di Dusun Trayeman, ada sebagian yang masyarakatnya sebagai penjahit, sampai saat ini peralatan jahit banyak yang rusak karena rumahnya roboh. Kemarin dari Kinasih sudah memberikan seragam untuk anak SD, dan untuk menjahitkan diserahkan kepada dusun kami akan tetapi karena mesin jahitnya belum ada, kemarin sudah dikirim satu tetapi sampai sekarang belum bisa digunakan. Karena yang SD dapat seragam, anak-anak kami yang SMP menanyakan kok kami tidak mendapatkan seragam dari Kinasih. Karena memang yang diutamakan adalah anak-anak yang SD. Untuk buku-buku pun kebanyakan hanya untuk SD sedang yang SMP jarang sekali, semua menanyakan kepada kami karena memang kami kader balita dan lansia. Saya mohon dari Bapak bagaimana agar perekonomian di kampung kami dapat hidup kembali dan kegiatan sudah mulai kami laksanakan seperti pengajian PKK dll meskipun tempatnya seadanya, di halaman rumah atau di bawah pohon. Demikian terimakasih.

Sultan:
Ibu Yuli, di Bantul itu sebenarnya ada bantuan dari Pemerintah Bantul yang dibagikan per kelurahan kalau tidak keliru. Itu bukan bantuan untuk rumah, tetapi bantuan untuk buat shelter. Tetapi saya tidak tahu memadai atau tidak. Yang kedua, mungkin mulai hari jumat kemarin, kami sudah mendrop secara tiga hari sekali itu bambu di setiap kabupaten dan kota. Untuk bantul sendiri kira-kira 400 ribu batang, kalau kurang ya nanti ditambah lagi. Saya tidak tahu persis karena itu angkutan langsung ke kabupaten dan kecamatan, di pos kecamatan apa saja dan mana saja saya tidak tahu secara persis. Nah, itu nanti itu gratis kalau disuruh bayar jangan mau. Itu memang ke kecamatan tetapi saya tidak tahu berhentinya di mana. Karena memang hanya mampu angkut 3 hari sekali 40 ribu batang. Itu nanti ibu bisa ngambil, nanti tanya pak camatnya berhentinya di mana apakah di kecamatan atau di kelurahan saya tidak tahu. Karena yang menentukan dari Jawa Barat langsung ke kabupaten dan tidak mampir di propinsi. Harapan saya, karena bambu ini banyak dan juga kabupaten orang tumbuh buat gedhek yang nanti faktanya sebelum kita bisa membangun sebagian rumah sekolah-sekolah SD, karena kami untuk perubahan anggaran hanya untuk sekitar 120an sekolah SD, nanti sisanya khusus Bantul akan didirikan sekolah dari bambu dan gedhek. Jadi sebetulnya kalau bapak di Plered tadi bisa bikin gedhek bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Monggo itu bisa digunakan. Kalau seragam kami belum sampai di situ, karena sekarang yang dipentingkan bagaimana sekolah puskesmas itu sudah harus dibangun kembali. Sehingga pelayanan kepada publik segera terealisasi. Toh bantul juga membebaskan kepada warga dari seragam sekolah. Kalau menyangkut mesin jahit, ibu kan punya kertas disobek satu dan dikirimkan kepada saya karena kebetulan istri saya mengumpulkan mesin jahit, nanti akan saya serahkan istri saya untuk ibu dibantu. Mungkin sebelum ibu masuk ke sini di bangunan luar itu ada mesin jahit yang belum dipasang, itu semua dasarnya permintaan dari warga. Sobek satu saja nanti akan saya sampaikan.

Warga:
Mbah Maryo dari Bantul, yang hendak kami sampaikan, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Jogja Bantul harus bangkit setelah bencana gempa. Semua keluarga saya roboh semua tidak ada yang berdiri. Saya punya keinginan, khususnya Bantul untuk bersama-sama bangkit bekerja. Untuk pembangunan di DIY mau pun Bantul, silakan semua masyarakat dilibatkan. Dari lembaga-lembaga yang ada, yang saya ketahui bantuan-bantuan sudah dibelanjakan, pasir dibelanjakan, sehingga masyarakat tidak dilibatkan apalagi yang akan dibantu. Kami semua masyarakat menunggu janji 30juta. Kami sampaikan kepada masyarakat jangan menjagakan “endoge blorok”. Kui duite sopo? Pemerintah mendapat uang dari mana? Kalau hutang yang membayar siapa? Maka sekarang dalam pembangunan di DIY dan Bantul masyarakat benar-benar diajak. Kami bersyukur pada Tuhan karena kepedulian Sultan dan Bupati Bantul. Perlu sekali pemberdayaan masyarakat supaya melakukan perubahan agar masyarakat di Bantul mandiri. Saya selaku lembaga petani bekerja sama dengan lembaga yang lain, untuk memberikan motivasi. Dari 17 kecamatan kami memberikan bantuan starter pembuatan pupuk organik agar petani Bantul bangkit mengembangkan pertanian. Karena harga pupuk sekarang semakin tinggi dan petani semakin berkeluh kesah mencari pupuk tablet sulit. Sekarang kita mengajak masyarakat Bantul dan DIY untuk bangkit bersama-sama. Selain itu, saat ini harga cabai di daerah bantul per kilo hanya Rp 1000, -. Kami mohon kepada Sultan untuk menumbuhkan kembali perekonomian kerakyatan di masyarakat dengan melibatkan masyarakat.

Sultan:
Terima kasih Pak, kami paham bahwa petani yang tertimpa bencana tidak mungkin lagi punya modal yang akan bisa beli benih, karena itu dibutuhkan untuk buat shelter atau kebutuhan lain daripada beli benih. Maka, kami kerjasama dengan Bupati Bantul yang kebetulan aktif sekali, kami juga membantu warga petani di Bantul untuk bisa mendapatkan benih dari Bupati dan nanti akan diganti setelah panen. Dan hasil panen pun kalau tidak ada yang beli nanti kita yang akan beli. Kemarin Bantul hanya minta 5 milyar secara realistik itu cukup atau tidak. Sebetulnya harapan saya, petani juga bangkit karena ada kemudahan mendapatkan benih. Yang kedua, tadi Bapak mengatakan bahwa masyarakat jangan yang beli, kalau harapan saya masyarakat yang beli, kalau nanti rumah itu misalnya rumah tipe 36 biayanya minimal bisa 20 juta, tetapi kalau dasarnya sambatan sehingga uang sisa, dan uangnya sisa, umpama hanya habis 18 juta ya biarkan saja yang 2 juta masuk kantong rakyat. Tetapi kalau nanti pemerintah yang beli material uang itu tidak akan berputar di masyarakat itu sendiri. Harapan saya 20 juta itu dinikmati masyarakat sendiri. Hanya untuk kemudahan kami mencoba kontak dengan Semen Gresik karena Krakatau Steel untuk besi beton. Saya juga sudah kapling pasir di lereng Merapi, begitu juga dengan batu dan kerikil. Karena itu harus campuran untuk beton. Itu harus saya sediakan, dan mereka harus membuat tempat untuk mangkal Krakatau Steel dan Semen Gresik. Itu maunya satu bangunan per kecamatan atau apa saya kurang tau persis, nanti rakyat atau kelompok yang dapat duit beli di situ, tetapi dengan ketentuan harganya harga pabrik dan bukan harga pedagang di luar. Jadi, masyarakat jangan dirugikan. Kalau nanti mereka dapat bantuan dari pemerintah tetapi beli bahan bangunan di pedagang, akhirnya saya mikir ini masyarkat kecil yang punya keterbatasan kena bencana yang untung yang punya uang. Saya harus menyediakan itu. Jadi dengan Semen Gresik saja kontrak 350 ribu ton karena untuk 200 ribu rumah. Pasir ambil dari Merapi berapa? Kalau campuran itu 1 berbanding 5 berarti saya harus ambil pasir dari merapi 1, 7 juta ton. Saya butuh transport dengan resiko jalan yang dilalui truk dari Merapi sampai ke Bantul akan rusak semua tetapi bagi saya itu konsekuensi yang harus ditanggung. Ya nanti akan diperbaiki. Saya berharap masyarakat juga memahami kalau memakai jalan yang jelek karena itu dipakai untuk rekonstruksi dan harus dilalui truk. Kalau truk hanya 5 meter kubik kapan bisa menyelesaikan mengangkut 1, 7 juta ton, seharusnya dump truk. Karena minimal 12 meter kubik. Ini semua harus saya persiapkan, supaya warga yang ingin bangun rumah yang belanja sediri itu bisa mendapatkan kemudahan dan murah, jangan dari tempat lain. Dulu gedhek 300 per meter sekarang mintanya 15000 per meter. Ini bagi saya sudah tidak wajar. Maka lebih baik saya menebang dan mengangkut sendiri bambu dari Jawa barat daripada masyarakat harus membeli gedhek sekian. Ini sebetulnya dipikirkan bagaimana masyarakat itu membiayai tetangganya sendiri. Jadi tetangganya meskipun tidak kena bencana tetapi ikut sambatan juga mendapatkan income. Lha ini harapan bagi saya sangat prinsipiil, biar yang menikmati masyarakat bukan pemborong bukan orang lain.

Warga:
Ass wr wb. Saya mau bercerita mulai dari peristiwa gempa yang lalu. Nama saya Seto Nugroho, ketua RT 5 pedukuhan Kaligondang, Kecamatan Bambanglipuro. Setelah adanya informasi tentang bantuan 10-30 juta, telah terjadi salah kaprah, artinya rumah yang seharusnya masih bisa ditempati dirobohkan, ini bukan salah warga tetapi salah yang memberikan janji. Waktu itu, sebagai ketua RT saya menjadi tempat pertanyaan warga bagaimana ini? Saya mau bicara tetapi jangan dilaporkan ya sultan, yang bicara itu bukan pejabat tetapi pengusaha. Kalau pengusaha mengeluarkan uang yang semuanya memakai uang sendiri. Itu logika yang paling saya ketahui. Masyarakat goncang. Muncul kecemburuan. Lebih-lebih dalam satu kecamatan ada daerah yang akan mendapat bantuan dari luar negeri. Ini benar-benar menjadi kecemburuan sosial yang hebat. Yang menjadi sasaran siapa? Ya ketua RT dan Pak Dukuh. Maka dari itu, saya usulkan, bagaimana kalau pemerintah mengkoordinasi LSM-LSM yang masuk, baik dari luar atau dari dalam, baik LSM besar atau kecil. Sehingga tidak terjadi kecemburuan dan menumbuhkan gotong-royong dalam masyarakat. Kalau sampai bantuan itu cair, masyarakat menjadi tidak tahu rumahnya akan dibuat seperti apa? Betul yang disampaikan Sultan bahwa yang untung adalah pengusaha. Yang kedua, masalah pembagian kami setuju cuma pertanyaan kok harus bertahap Sultan? Kalau memang sungguh-sungguh dibagikan uang, sungguh kami minta kepada pemerintah agar bisa menerapkan fungsinya sebagai fungsi kontrol, terutama pengendalian harga pabrik maupun non pabrik, termasuk tenaga kerja. Karena tenaga kerja ternyata melambung tinggi harganya. Terima kasih demikian dari kami.

Sultan:
Terimakasih. Sebenarnya banyak NGO nasional dan internasional yang punya banyak pengalaman di Aceh. Itu ingin memperlakukan hal yang sama di Jogja, tetapi saya katakan NO!!!! Bukannya saya anti orang asing, kami katakan dari pengalaman Aceh dari warga masyarakat masih membantu Jogja dalam konteks SD darurat pada saat gempa, itu cuma saya kasih waktu selama 5 hari harus sudah selesai. Di mana orang sudah tidak ada di reruntuhan lagi dan yang luka sudah ada di rumah sakit. Selama waktu 5 hari proses rescue bila sudah tidak ada lagi berarti yang dari Singapura, Malaysia pulang, sehingga yang tinggal hanya rumah sakit darurat dari pihak asing. Ada yang satu bulan, 3 minggu dan 2 bulan. Bila setelah waktunya habis dan masih ada yang sakit berarti harus dirujuk ke RS Sardjito atau RS yang lain. Dan itu sudah dilakukan. Sekarang tinggal 2 NGO asing yang juga sudah mulai selesai, di alun-alun ada dari Prancis dan dari Kuba di Prambanan. NGO internasional yang mau bantu dan masuk saya minta untuk mengisi form, NGO juga mengisi form, saya tidak mau ada NGO yang masuk hanya sangu 3 hari di hotel motret kemudian membuat proposal. Lebih baik dia pulang. Tetapi kalau dia punya konteks mau membantu dengan sangu dalam bentuk bantuan itu. Misalnya dari Prancis. Saya minta mereka memakai prinsip-prinsip yang telah kita tentukan supaya bukannya saya mempersulit mereka membangun rumah karena itu juga untuk kepentingan masyarakat, yang penting jangan sampai timbul kecemburuan yang terjadi di masyarakat. Sehingga tahapnya juga sama maksudnya pondasinya yang tahan gempa. Sehingga rumah ini tidak gedong, dan ini sudah dilakukan. Dari lembaga asing itu semua dilakukan. Tetapi dengan syarat mereka tidak boleh menyebut dari lembaga internasional manapun, tetapi dalam konteks ini adalah pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia kepada warga negaranya. Sehingga ada yang mau membuat 10 rumah tiap desa saya tidak setuju. Dan bupati serta walikota juga tidak mau menerima. Kita hanya siapapun bisa dikontrol, bukanya mempersulit wong mau mbantu kok malah dipersulit. Sehingga tidak menimbulkan masalah di belakang berkait dengan kecemburuan sosial di masyarakat. Berkait dengan pengendalian harga, tadi saya sudah mengatakan bahwa saya hanya bisa membantu pengadaan pasir, besi beton, semen, krakal, bambu. Bata nanti dicetak oleh masyarakat sendiri dengan kami nanti akan menyediakan alat yang bisa membuat bata atau cetakan bata. Kalau membuat sendiri dengan memanfaatkan puing bata dihargai 70 rupiah dan ongkosnya 50 rupiah berarti masyarakat mendapatkan keuntungan 120 rupiah jangan 400 rupiah seperti di luar, karena itu dari masyarakat itu sendiri. Untuk pasir akan diambil dari merapi, untuk transportnya kalau 50 ribu ya segitu jangan 200 ribu seperti di luar per kubik. Kalau tidak seperti itu, untuk warga yang mendapat bantuan untuk membangun rumah itu tidak akan punya kesempatan dapat uang sisa. Dan yang kedua tidak punya kesempatan menikmati suatu pertumbuhan ekonomi di wilayahnya, akhirnya yang mendapat untung hanya orang yang sudah mampu, itu kan susah. Yang penting warga itu jangan mendapatkan harga seperti di luar. Pemerintah hanya menyiapkan material syukur beli di situ karena harganya bukan harga luar, jadi ada kemudahan. Kalau tidak, menikmati harga bambu dulu 4000 sekarang di atas 10000, lebih baik saya nebang memberi upah 1000 dengan transpor 1000 per batang plus naik turunkan bambu cuma 150 hanya 2150 dari Sukabumi daripada warga beli 10000. Kami beli 2150 tetapi faktanya juga juga bantukan kepada masyarakat tidak usah beli. Jadi kalau nanti warga disuruh beli jangan mau. Karena itu bambu yang disediakan lewat pemerintah kabupaten itu gratis. Dengan harapan itu bisa membuat shelter dan sebagainya. Yang penting kami bisa menyediakan material yang dibutuhkan, tetapi kalau seperti paku dsb saya tidak bisa menyediakan.

Warga:
Ass wr wb, nama saya Bambang salah satu warga korban gempa. Tadi sudah disampaikan permasalahan yang ada di beberapa daerah, tetapi di tiap daerah pasti punya permasalahan yang berbeda. Seperti yang dikatakan Sultan bahwa jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dalam masyarakat seperti adanya bangunan-bangunan rumah bantuan dari pihak non pemerintah, seperti ada kasus di dua kampung yang berdampingan di situ salah satu kampung sudah mendapat bantuan dan rumah juga sudah mulai berdiri sehingga terjadi keresahan di masyarakat. Perlu sekali diadakan aktualisasi data seperti yang sekarang ini, sehingga perlu ditinjau ulang mengenai data ini. Dan nanti bisa diamati bersama antara pemerintah dan LSM supaya nanti tidak terjadi suatu keresahan di masyarakat maksudnya agar bantuan tersebut dapat tepat sasaran. Selanjutnya, dari masalah pendidikan, banyak keresahan di masyarakat berkaitan dengan uang sukarela atau uang gedung yang barangkali sekarang bagi masyarakat korban ini sangat berat sekali apalagi memikirkan untuk makan saja sudah susah juga untuk kesehatan. Ini tentunya barangkali kiranya ini mendapat perhatian tersendiri sehingga masalah uang sukarela ini nantinya bisa dibebaskan. Kemudian, sektor kesenian. Sebenarnya banyak sanggar kesenian sebagai pusat aktivitas anak-anak atau masyarakat, kalau sekarang tidak hujan mungkin nggak bermasalah sehingga aktivitas ini dapat tetap berjalan dan digalakkan karena sektor ini sangat membantu anak-anak untuk membangkitkan semangat dan mental mereka. Yang menjadi masalah bila nanti pada musim hujan, kami mohon perhatian agar kegiatan dan aktivitas mereka tetap berjalan lancar dan tidak terganggu. Yang terakhir, satu hal yang mungkin ditertawakan bapak-ibu, pamong desa sebagai penyalur dana dan mereka yang mereka yang membagikan ini menjadi hal yang dilematis artinya mereka punya beban yang sangat berat sekali baik fisik maupun psikis, karena kalau umpama mereka mengambil dulu nanti mereka menjadi sorotan masyarakat sehingga ini menjadi perhatian tersendiri. Yang jelas ini dilema yang terjadi karena sebenarnya mereka betul-betul bekerja mati-matian, kalau mereka ambil bagian nantinya mereka menjadi sorotan yang tidak baik. Demikian dari kami terimakasih.

Sultan:
Memang kami punya problem, untuk nanti pemerintah membantu membangun rumah yang hancurnya. Kalau itu misalnya rumah bantuan dari institusi tertentu bagaimana untuk tidak menuntut bantuan dari pemerintah. Kalau dari segi orang karena mempunya saudara atau keluarga di Jakarta atau Surabaya atau di lain tempat ingin membantu sehingga rumah yang hancur bisa dibangun kembali, tetapi bukan institusi apapun tetapi dari sanak keluarganya sendiri. Itu nanti dapat pengganti atau tidak? Itu akan menjadi perdebatanyang ramai juga. Ini sudah saya antisipasi karena rejeki orang itukan berbeda-beda. Hanya pesan saya karena pemerintah itu duitnya terbatas, kalau nanti pondasi tiang dan atap sudah jadi nanti kelompok masyarakat misalnya 10 orang yang berarti membangun 10 rumah siapa yang menjadi ketua kelompok, dia punya account sendiri, misalnya masing-masing 5 juta, ya terserah masyarakat itu sendiri. Tetapi kalau ternyata yang dibuat bukan pondasi tetapi Honda Bebek ya jangan mengharap tahap kedua sebelum pondasi ini selesai. Berarti ada penggunaan anggaran yang tidak semestinya digunakan, bukan begitu. Yang ketiga sudah bisa terjadi, bagi saya bagaimana rumah awal ini bagi masyarakat yang punya persoalan berat. Menurut pendapat saya, orang yang sudah punya uang pasti sudah mulai membangun lagi atau pindah ke shelter. Tetapi bagi masyarakat yang tidak mampu masih tinggal di tenda. Mungkin nggak dalam kelompok yang 10 itu memprioritaskan masyarakat yang di tenda itu untuk mendapatkan rumah supaya pindah dari tenda ke rumah, bukan warga yang sudah di rumah atau shelter. Tetapi itu keputusan sepuluh orang itu sendiri. Misalnya dari 10 orang tersebut untuk pondasi dikumpulkan semua jadinya 50 juta kemudian ingin membangun 3 rumah ya yang lain mengalah dulu, tetapi itu menjadi kesepakatan mereka sendiri. Variasi seperti ini pasti terjadi, tetapi ini keputusan mereka dan kami hanya memfasilitasi bagaimana rumah ini harus jadi. Ini saya mohon untuk dipertimbangkan. Selanjutnya masalah pendidikan, kami sudah mendesak bagaimana karena untuk SMP dan SMU rata-rata pemerintah pusat sudah mendrop, untuk SMP rata-rata 420juta sedangkan untuk SMA itu 600 juta, di mana dalam pemahaman swakelola. Jelas uang itu tidak cukup, swakelola di sini berarti kekurangannya swadaya masyarakat. Saya bilang ke departemen pendidikan, kalau dalam konteks biasa ini nggak menjadi masalah, tetapi kalau dalam konteks gempa wong orangtuanya saja kehilangan rumah kok suruh partisipasi bangun sekolah. Bagi saya ini tidak lazim. Sehingga saya minta, bagi SMP dan SMU yang dibantu oleh pemerintah pusat itu dari 420 juta tersebut bisanya hanya untuk berapa kelas, ya itu dibangun saja dulu, perkara nanti dibagi pagi dan siang yang penting itu jadi dulu. Kalau nanti dalam keadaan normal mau ditambah kelas ya silakan tapi nanti jangan sekarang. Wong orang tua masih repot bangun rumah kok ikut partisipasi bangun sekolah. Yang penting anak didik keluar dari tenda. Tetapi fakta, pemerintah pusat tidak mengeluarkan uang untuk SMP dan SMU, nah terpaksa kami yang harus mengeluarkan uang untuk memperbaiki SMP dan SMU yang rusak. Di SD pun juga kami lakukan, tetapi mungkin baru 120 sekolah. 1 sekolah SD dengan 9 ruang. Ini yang baru kita lakukan belum termasuk kursi meja untuk belajar. Bagi saya pendidikan dan kesehatan perlu didahulukan daripada membicarakan masalah seragam anak. Menyangkut masalah budaya, menurut pendapat saya, gempa telah terjadi, bagi saya aktivitas budaya dan seni untuk diaktifkan kembali. Jangan berprasangka terus. Kalau ada aktivitas dianggap senang-senang. Tetapi seni budaya masyarakat itu sebenarnya kebutuhan dari warga itu sendiri. Berapresiasi dan beraktivitas yang sifatnya bergembira, tetapi bagi kami yang membuat prihatin adalah kecenderungan warga luar takut datang ke Jogja, karena gempa dan aktivitas Merapi. Di alun-alun saat libur sabtu minggu ada sekitar 50 bis tetapi kemarin tidak ada. Sekarang saya harus kampanye bagaimana orang datang ke Jogja itu aman. Tetapi saya harap bapak-ibu juga dapat melakukan juga. Makanya saya harap pertemuan-pertemuan internasional yang dilaksanakan pasca-gempa jangan sampai diundur di tempat lain. Karena terganggu oleh aktivitas Merapi, masalahnya mereka sulit membedakan antara meletus dan meleleh. Merapi itu hanya meleleh sampai 8-10 km tetapi tidak meletus. Dan Merapi tidak akan meletus. Saya berharap pertemuan-pertemuan jangan diundur seperti kemarin meskipun cuma keroncong tetapi jangan dibatalkan karena disiarkan. Hal ini ingin menunjukkan bahwa Jogja aman, bukan membuat orang mengatakan wong ada gempa kok mengadakan lomba keroncong RRI se-Indonesia. Sehingga banyak orang tidak datang. Orang-orang yang di hotel sekarang rata-rata 55% yang biasanya di atas 85%. Hampir 30% kamar hodel kosong. Tentang shelter, itu lebih didahulukan daripada rumah permanen apalagi dengan kondisi sekarang ini, tolong dibedakan antara shelter dan tenda, shelter itu rumah bedeng atau rumah antara sebelum ada gedung yang terbuat dari gedhek. Tadi saya katakan kami bantu dengan bambu, bisa tidak menggerakkan masyarakat untuk membuat gedhek. Yang nanti memang akan dijual tetapi karena bahan bakunya gratis, ya harganya nggak seperti di luar.

Warga:
Sulistyo dari Mojo-Imogiri. Pertama, pemulihan pasca-gempa di tempat kami tidak terbatas perumahan tetapi juga ekonomi, karena di daerah kami ada pedukuhan yang ternyata lebih senang kalau perekonomian dihidupkan lagi. Karena ada pedukuhan yang masyarakatnya adalah pembuat kerupuk sekitar 15 kk tetapi karena gempa semuanya hancur. Di daerah Pelem Madu ada pembuat peyek di mana melibatkan 300 tenaga kerja. Karena gempa, ternyata tidak sampai 50% yang sudah kembali bekerja. Kami berharap karena pemerintah pusat sepertinya tidak terlalu memperhatiakn pemulihan ekonomi, pemerintah daerah bisa memberikan perhatian khususnya Sultan. Kami akan membantu apabila nanti perlu dilakukan pemetaan atau survei ekonomi di masyarakat. Saya di Mojo adalah dukuh. Berkaitan dengan bantuan, dulu bantuan tahap 1 sudah turun tetapi tahap selanjutnya belum turun masyarakat menjadi resah. Khususnya berkaitan yang 10-30 juta. Terakhir, kami dapat informasi ternyata yang menerima adalah yang roboh dan rusak berat. Maka pada hari selasa lalu kami mengumpulkan seluruh warga yakni sekitar 200an KK untuk sharing bagaimana mengatasi masalah ini. Muncul pertanyaan dalam pertemuan itu berkaitan dengan luasan, apakah rumah yang luasnya 160 m dan berkeramik dan rumah yang dari gedek luasnya hanya 60 m, akan mendapatkan jumlah bantuan yang sama? Kedua, bagaimana dengan satu rumah ada lebih dari satu KK, apakah itu nanti dihitung satu atau dua? Harapan kami, setelah ada petunjuk dan informasi yang jelas nanti kami dapat menyampaikan kepada warga kriterianya seperti apa. Ketiga, masalah budaya dan pariwisata, hari ini sepertinya ada pertemuan ahli geologi sedunia kalau tidak salah, dan jumat akan mengunjungi daerah gempa dan kami akan menjadi tuan rumah. Kami ingin promosi bahwa Jogja aman, kami akan menampilkan kesenian daerah yang ada di tempat kami. Demikian terimakasih.

Sultan:
Berkaitan dengan ekonomi, kami yakni propinsi dan kabupaten itu mempunyai komite development. Di mana partisipasi kabupaten untuk per desa itu untuk bidang kesehatan itu melawan busung lapar, gizi buruk, posyandu. Untuk bidang pendidikan pembreratasan buta huruf dan membantu anak putus sekolah. Dari propinsi, ada pemberdayaan masyarakat untuk orang miskin maupun penganggur, program ini akan bergulir setelah rumahnya ada. Seperti di Karang Tengah dan Imogiri. Menyangkut masalah rumah, pemerintah membantu memperbaiki rumah warga yang roboh dan rusak di mana harus dirobohkan, jadi pemerintah tidak mengganti rumah penduduk tetapi membantu untuk membangun rumah kembali, standar rumah tipe 36. kedua, ya kalau satu rumah ya satu bukannya untuk memberi rumah pada penduduk meskipun di Jogja itu biasa, satu rumah lebih dari 1KK karena mungkin rumah waris, tetapi bukan berarti kita akan mengganti rumah untuk 3KK. Kalau begitu nanti yang kos bisa dapat rumah. Data yang kita pakai adalah data di mana living cost dibagikan, warga kan mengisi form; nah, itu yang menjadi dasar. Data itu semua ada di kabupaten kota, kita nanti hanya akan menyalurkan ke kabupaten kota, dan kabupaten kota yang akan berkomunikasi dengan warga itu sendiri. Bukan kami langsung turun. Termasuk aspek kebudayaan juga kerja kabupaten kota, kami hanya membantu memfasilitasi saja. Kalau kabupaten kota tidak sambat berarti tidak ada permasalahan meskipun kita tahu pasti ada permasalahan. Untuk yang konferensi geologi ya silakan diterima, pesan saya kalau tidak ada ya tidak usah diada-adakan. Pada sekitar 10 hari yang lalu kami kedatangan menteri negara urusan bencana alam jepang, kami mohon bantuan untuk dikirim tenaga ahli gempa dan tsunami untuk membantu pemerintah daerah dalam mengkonsep keadaan geografis dan tanah di DIY dengan harapan, apa yang menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan regulasi. Dalam arti nanti, umpama nanti bantul adalah daerah yang paling berbahaya, maka kami akan regulasi untuk bangunan rumah yang akan dibangun akan datang harus tahan gempa. Sudah datang 10 orang. Kami juga melihat patahan yang ada di piyungan dan imogiri. Apakah berbahaya tidak? Bagaimana menggunakan tehnologi? Kalau berbahaya berarti saya harus memindahkan 2 kecamatan piyungan dan imogiri karena lokasinya di bawah pereng ya nggak tau mau dipindah kemana? Yang jelas pindah 1 pedukuhan di prambanan sekitar 60 KK. Kalau ada tehnologi bagaimana mengatasinya. Seperti yang di Gunung Kelir Kulon Progo hal ini juga terjadi. Karena berdampingan dengan Purworejo, kami bicara untuk membeli tanah tersebut dan akan dikepras, karena bila longsor akan menimbun sekitar 658 KK. Hal ini harus kita antisipasi jangan sampai kita lengah.

Warga:
Anis. Berkaitan dengan dana bantuan untuk pendidikan, karena masih ada SMP dan SMA yang meminta sumbangan masuk sekolah antara 200ribu sampai 1 juta. Apakah Sultan sudah membuat kebijakan untuk mengatasi hal ini? Karena gempa banyak anak yang tidak bisa sekolah apalagi dengan adanya pungutan biaya pendidikan ini. Maka kami mohon kebijakan dari Sultan. Kemudian berkaitan dengan air bersih dan MCK, untuk dataran tinggi sangat membutuhkan air bersih apalagi di musim kemarau, kami mohon peratian. Untuk MCK meski sudah ada tetapi sangat memprihatinkan karena dindingnya pada roboh. Untuk itu kami membutuhkan MCK. Demikian terimakasih.

Sultan:
Kemarin dari dinas pendidikan propinsi sudah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Kami memang punya problem berat untuk mengontrol kebijakan-kebijakan tentang pendidikan dan sekolah yang memungut biaya yang tidak rasional khususnya bagi mereka yang sedang kena bencana. Kami sudah melakukan pertemuan dengan seluruh kepala sekolah. Kami berharap adanya kontrol dari masyarakat karena kami tidak mungkin mengontrol semua sekolah, meskipun dana BOS juga sudah diberikan ke sekolah-sekolah. Saya mohon, jika warga merasa keberatan untuk menyampaikan report kepada sekolah maupun Dinas Pendidikan kabupaten dan propinsi. Karena kami tidak mungkin bisa kontrol, karena kami sudah memberikan intruksi tetapi sekolah dan wali murid yang tidak terkena sudah membuat keputusan lain, inikan susah. Sekarang bagaimana bagi saya, orangtua murid yang menyampaikan keluhan itu. Saya juga sudah menyampaikan kepada sekolah berkaitan dengan komitmen waktu itu. Ttapi faktanya masih ada pungutan yang sama rata. Masalah ini tidak akan pernah selesai selama masyarakat tidak punya keberanian mengadu. Makanya masyarakat diharapkan punya keberanian untuk mengadu. Jangan takut kalau nanti anaknya dikeluarkan. Saya tidak tahu harus melakukan apa kalau secara kesepakatanpun ternyata platformnya dilanggar. Meskipun argumentasinya yang diundang kan kepala sekolah dan yang memutuskan bukan kepala sekolah. Tetapi pertemuan dewan murid yang dibentuk di masing-masing sekolah. Ini kah menjadi masalah baru. Nanti ada 2 program, untuk membantu masyarakat membangun rumah dan program lingkungan. Program lingkungan akan dilakukan setelah rumah itu terbangun. Jadi paling sedikit untuk mengurangi beban kecemburuan sosial. Jadi kalau di situ tidak ada air ya paling sedikit buat sumur, kalau tidak ada jalan ya buat jalan setapak supaya mudah mengambil airnya. Sekarang masalahnya, mungkin di kabupaten tidak masalah, tetapi masalah lingkungan itu paling berat di kota. Pertanyaan kami, untuk program lingkungan ini sekaligus membenahi lingkungan atau sekedar fasilitas yang tidak ada untuk pelayanan publik itu kita lakukan. Kami akan menemui banyak masalah, seperti di Sapen. Saat saya melihat rumah yang roboh, ternyata antara rumah yang satu dan yang lain untuk jalan saja susah. Karena dempetnya rumah. Kalau nanti kita bicara lingkungan berarti rumah itu harus dikepras. Hal ini akan menimbulkan masalah sosial baru. Ini akan menjadi hal spesifik untuk wilayah perkotaan. Hal seperti ini di desa sangat relatif kecil terjadi. Yang jelas kami punya program untuk lingkungan namanya P2KP. Kami memang tidak mampu sekaligus, kita prioritaskan masyarakat untuk keluar dari tenda. Baru program lingkungan dan pemberdayaan.

Warga:
Saya Wido, daerah kami di tepi Sungai Opak, sekitar 500 meter dari pinggir sungai, mungkin ini yang menyebabkan 99% rumah di daerah kami rata tanah. Kalau berapa bulan lalu diisukan dengan goyang Inul, sekarang kita dihebohkan dengan goyang lidahnya Pak JK. Kita berharap dan berdoa, maaf, agar tidak ada Sultan tidak ikut bergoyang, karena kalau Sultan ikut bergoyang saya yakin Jogja akan kiamat. Harapan kami bahwa ada kepastian kebijakan publik dari pemerintah, karena dalam situasi yang terhimpit dan kami yang menderita kadang muncul lindu yang lebih besar dan menimbulkan potensi kerawanan di tengah masyarakat. Kedua, kami memang sepakat tidak ada pemborong, tetapi kami lebih sepakat juga tidak ada fasilitator yang biayanya 33 M. Kalau Sultan menyampaikan kepada kami, dan kami sepakat budaya sambatan itu kita kembangkan. Untuk fasilitator juga ikut sambatan. Terakhir, kalau tadi ada yang membangun rumah dengan bantuan NGO menimbulkan kecemburuan, akhirnya menimbulkan konflik, saya tidak tahu apakah yang 749 M itu hanya mampu untuk 40000 rumah itu tidak akan menimbulkan kecemburuan dalam masyarakat yang mungkin nanti akan menjadi potensi konflik horisontal di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ada konsep Pak Gito, saya tidak tahu tetapi dibagi rata, dan aspirasi dari masyarakat. Saya kira ini yang paling tepat karena ini salah satu bentuk kearifan lokal dari masyarakat yang dipentingkan bukan seberapa besar tetapi ada stimulan dari pemerintah untuk menambah semangat masyarakat aga bangkit.

Sultan:
Menyangkut masalah rumah, itu kami serahkan sepenuhnya kepada masyarakat, pertanyaan kami apakah masyarakat yang sudah mampu dan tidak mampu karena kearifan lokal bicara bagi rata. Tetapi apakah yang merasa sudah mampu apakah kalau tidak memberikan kepada yang miskin untuk menikmati lebih dahulu maka apakah bukan kearifan lokal? Ini kan persoalan di masyarakat sendiri. Pertanyaan saya, kalau 749 M dibagi rata untuk membangun sekitar 200 ribu rumah, berarti kira-kira 1 KK dapat dapat sekitar 3 juta, apakah 3 juta itu cukup untuk membuat pondasi? Bagi yang sudah kaya, dia dapat 3 juta dia sudah menikmati rumah baru atau mungkin di selter. Tetapi bagi orang miskin dapat 3 juta tetapi dia tetap tinggal di tenda. Apakah itu manusiawi? Apakah orang Jogja tidak memberikan kesempatan kepada yang miskin untuk keluar tenda, apakah itu juga bukan kearifan lokal. Apakah ini tidak bisa kalau misalnya pondasi struktur plus atap mungkin harganya 15 juta jadi 750 bagi 15 jadi sekitar 43 ribu, tapi semuanya kita serahkan kepada 10 orang perkelompok itu, bisa nggak ditentukan yang menikmati lebih dulu adalah yang miskin? Tetapi hak dan keputusan kepada mereka bukan pada saya. Itu logika saya, tetapi kalau mereka ternyata berpikir yang kaya dulu ya itu kesepakatan mereka. Maksud saya bantuan untuk 10 pondasi tetapi ternyata kesepakatan akan dijadikan 3 rumah jadi dengan dinding nanti akan diberikan kepada yang paling miskin atau yang paling kaya ya silakan diputuskan sendiri. Berarti yang 7 ngalah, tetapi yang menentukan masyarakat. Logika saya, bagi yang punya uang pasti sudah buat rumah atau tinggal di selter tetapi yang miskin dan tidak punya uang saya yakin masih tinggal di tenda. Menyangkut 35 untuk pendampingan itu masalah bagi saya, saya katakan pada waktu pertemuan itulah mestinya pendampingan itu fix cost/cost yang tetap misalnya mahasiswa yang butuh pendampingan, untuk beli rokok berapa sih? Pengeluaran sebulan ya itu, biar pun nanti itu tahap pertama sampai nanti keluar 4 trilyun dari pemerintah ya pengeluarannya ya itu. Bukan setiap tahap itu nambah. Kalau memang ada pengeluaran untuk itu seharusnya tidak sekian banyak. Anggaran makin tinggi prosentasenya itu pasti turun. Bukan tetap wong fix cost kok. Tetapi ternyata tidak mudah, maka tadi saya bilang dan ternyata pakai berkelahi, sehingga saat kemarin Presiden menyerahkan tip di Klaten saya katakan ini ada kesalahan administratif, sehingga diubah lagi oleh Dirjen Anggaran, begitu datang dan saat wapres datang saya katakan ini tetap salah tidak bener. Sekarang diubah lagi dan sampai sekarang belum turun. Bagi saya, kalau pendampingan itu 35 milyar dari 749 M, sedangkan itu seperlima dari 4 trilyun, baru nanti pendampingan itu 35 kali 5 jadi 105 milyar dan itu untuk apa? Untuk pendampingan, seperti yang saya katakan kemarin, kalau begini caranya rakyat dapat Supermi pejabatnya paling sedikit dapat Super Kijang. Bagi saya itu tidak manusiawi dalam konsep kita bicara membantu masyarakat yang menderita itu yang saya persoalkan. Kalau urusan Jawa Tengah menerima ya itu urusan Jawa Tengah. Sampai ada pertanyaan begini sebetulnya Jogja butuh duit nggak sih untuk membangun kembali? Saya mengatakan tidak, toh konsekuensi politik akan ditanggung Bapak-bapak Jakarta, wong yang menjanjikan pejabat Jakarta kok. Tetapi jangan sampai RAKYAT DAPAT SUPERMI PEJABATNYA MINIMAL DAPAT SUPER KIJANG…. SAYA TIDAK RELA! Perkara berkelahi itu tidak apa-apa, karena saya berkelahi tidak dengan pemerintah Indonesia tapi saya berkelahi dengan eselon 1 yang punya kepentingan menikmati 35 milyar. Wong buktinya saya tadi sore bicara dengan Pak Boediono dan Menteri PU mereka bisa ngerti, ya memang begitu itu terserah pemerintah daerah untuk menggunakan. Tetapi ternyata eselon I-nya nggondeli, masalahnya kan itu. Soalnya, kalau nanti ini jebol dan saya memenangkan itu berarti di departemen yang lain juga akan terjadi hal yang sama. Tetapi selama begini uang negara ini habis. Hanya punya kepentingan-kepentingan di atas penderitaan orang. Hati nurani saya yang tidak sanggup, saya juga tidak mau menikmati uang itu kok. Tetapi yang penting, untuk 4000 mahasiswa untuk pendampingan teknis misalnya sebulan ukurannya UMR, pendampingan untuk masyarakat ngomong sampai rumah kan mungkin hanya puluhan juta, terus kalau sampai 35 milyar itu untuk apa? Bagi saya itu tidak rasional, karena perhitungan 35 milyar itu diambil dari 5% total 749 M. Itu yang saya bertahan bahwa ini tidak proporsional apa pun alasannya. Bagi saya tidak logis. Kalau memang Jakarta tidak mau kita kerjakan sendiri dan kalau ada apa-apa tanggung jawab sendiri Departemen PU. Saya harap dengan pertemuan tadi masalah selesai.

Warga:
Ass wr wb, kami mewakili pemuda dan pemudi. Tadi masalah shelter, pendidikan, bantuan dan kesehatan sudah dibahas, kami ingin menyampikan beberapa hal yang menjadi masalah adalah berkaitan dengan listrik, karena kebijakan dari PLN adalah gratis, ternyata gratis itu bila Anda tidak memakai listrik. Kemudian setelah dilobi dari tawaran 35 ribu per MCB akhirnya turun menjadi 5000 per MCB. Tetapi nyatanya di lapangan belum teralisasi. Yang kedua, keluhan warga kalau PLN mengatakan bahwa pemasangan itu gratis ternyata yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Ada penarikan yang 150 sampai 400 ribu. Kami, minta dukungan dari Bapak dan pemerintah agar PLN membantu kami dan berpihak serta mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan. Tentang Jadup, saya tidak mengerti mengapa dana itu berhenti saat dana rekonstruksi belum bisa turun semuanya, karena jadup yang kemarin tidak bisa dinikmati sepenuhnya karena untuk biaya listrik, sekolah dll. Mengapa itu harus dihentikan? Cukup sekian dan terimakasih.

Sultan:
Saya sudah menerima tulisan walaupun hanya secarik kertas menyangkut problematika PLN, karena kami sudah bicara bagaimana mereka yang kena gempa dapat keringanan. Kedua, kebijakan PLN pemasangan itu minimal harus 900 watt. Kalau kurang dari itu tidak bisa diproses. Sedangkan warga yang tinggal di shelter tidak mungkin 900 watt paling cuma 300-400 watt. Pertimbangannya kalau tidak 900 itu tidak visible bagi PLN. Tapi fakta yang saya ajukan, fakta tidak mesti jaringan itu rusak sampai ke desa-desa, mungkin jaringan ke rumah penduduk itu yang rusak, tetapi jaringan yang di jalan tidak rusak. Jadi mestinya jangan dihitung 900 itu pengertiannya seluruh struktur jaringan PLN itu rusak. Itu akhirnya costnya jadi mahal. Mestinya kalau infrastruktur di jalan masih ada jadi tinggal masang di rumah itu yang jaringannya rusak, mestinya yang dihitung yang di situ. Sehingga pada waktu itu sudah ada kesepakatan karena PLN sudah mendapat komplain dari warga, tetapi kalau saya tidak dapat masukan dari warga tentang ternyata PLN tidak konsisten. Jadi cari kertaslah apa yang menjadi problem, saya bicara dengan PLN itu ada dasar. Tidak hanya awang-awang nanti kalau ditanya wah itu cuma katanya. Yang jelas, tidak tau apakah pemerintah sudah tidak punya uang untuk itu. Atau memang adanya duit hanya itu saya tidak tahu. Fakta, pada waktu penyerahan DIPA di Klaten itu dikatakan bahwa dengan adanya kebijakan mempercepat proses rekonstruksi dengan ini pula bantuan pemerintah untuk Jadup dihentikan. Meskipun saya katakan bahwa ini bisa menimbulkan masalah. Karena ada keputusan yang menyangkut 3 bulan. Fakta yang terjadi seperti itu, saya tidak tahu persis alasannya dan saya tidak bisa menJawab.

Warga:
Ass wr wb. Saya dari Banguntapan. Tadi sudah dijelaskan oleh perwakilan dari masing-masing desa. Pertama, tadi Sultan meminta data yang jelas dari PLN, tadi sore saya sudah berembug dengan PLN yang sudah membuat keputusan. Keputusan dari PLN bahwa warga tetap dibebani biaya pemasangan 300 ribu rupiah untuk 4 titik. Yang 3 titik 224.975 dibulatkan menjadi 225.000. Dengan keputusan itu, untuk menumbuhkan ekonomi saja masih sulit setelah gempa ini, rumah saya hancur dan saya juga tetap membayar anak saya yang masuk SMA sebesar 1, 5 juta. Dengan adanya keputusan ini, apakah ada dana yang nantinya dapat membantu masyarakat agar tidak terbebani dengan biaya pamasangan baru sejumlah 300 ribu. Kedua, seandainya nanti untuk konstruksi bangunan ke depan itu apakah dana pinjaman atau dana milik negara, kalau dana milik negara berarti masyarakat bisa ayem tentrem, seandainya untuk rekonstruksi itu ternyata dana pinjaman dari luar negeri, apakah nanti tidak membebankan rakyat?

Sultan:
Untuk masalah listrik nanti. Yang kedua, saya masih tetap konsisten seperti pada saat saya berdialog dengan warga Bantul di Plered. Bahwa rakyat tidak menerima bantuan karena bantuan itu nantinya akan membebani rakyat Indonesia. Jadi saya bicara bertanggung jawab bahwa semua itu tidak ada pinjaman dari luar negeri. Di mana, selama ini kita bicara 749 M, menurut keterangan Pak Boediono merupakan gresek-gresek uang program yang dicoret dihibahkanuntuk pasca-gempa. Terus untuk bantuan recovery pasar dan sebagainya menunggu setelah APBD di sahkan untuk anggaran 2006 dan tidak ada hubungannya dengan anggaran 2007. Itu yang saya pahami, karena kita sudah tau dan Pak Boediono sudah ngomong maka saya akan all out untuk membantu karena saya orang Jogja dan ingin berbuat sesuatu untuk masyarakat Jogja. Jadi saudara tidak usah khawatir, karena saya percaya beliau dan beliau juga berupaya mencari cara untuk itu.

Warga:
Ass wr wb. (Ibu dari Wonokromo) Tentang masalah pendidikan, karena saya punya anak yang akan masuk STM di Godean. Yang ingin saya tanyakan, katanya untuk biaya pendidikan itu gratis tetapi ternyata untuk anak saya kemarin dipungut biaya 2.720.000, untuk 720.000 biaya seragam terus 2 juta untuk prasarana dan pendidikan. Apakah nanti itu ditarik kembali? Terus kami menghadap kepala sekolah boleh diangsur tetapi tidak boleh digratiskan. Di kampung kami desa kopen wonokromo mendapat bantuan seragam SD, tetapi karena belum ada mesin jahit, maka kami mohon kepada Sultan untuk bagaimana caranya kami mendapatkan mesin jahit, karena kami tidak mampu beli. Demikian terimakasih.

Sultan:
Menyangkut masalah kebijakan itu kebijakan wilayah kabupaten kota bukan di propinsi, propinsi cuma bisa mengatakan kepada seluruh kota di Jogja SD-SMA bagaimana untuk bisa memberikan keringanan kepada warga yang kena gempa. Tetapi fakta di lapangan bahwa Bupati Bantul itu mengatakan warga masyarakat gratis tetapi Pak Walikota tidak mengeluarkan kebijakan itu. Karena sebagian besar kota tidak kena gempa. Jadi warga Bantul kalau mau sekolah di Kota atau di Sleman pasti kena biaya itu. Karena tidak ada kebijakan dari masing-masing pimpinan daerah untuk membebaskan, ketentuan seperti yang dikeluarkan di Bantul. Sampai sekarang yang mengeluarkan kebijakan membebaskan biaya pendidikan itu memang hanya khusus Bantul. Ini persoalannya di situ. Kota tidak mengeluarkan kebijakan. Ini adalah masalah bagi warga Bantul yang ingin menyekolahkan anaknya di kota. Saya akan coba bicara dengan walikota bagaimana jalan keluar yang paling baik. Saya tidak tahu apakah satu-satunya jalan keluar itu dicicil saya tidak tahu. Tetapi ini pemahaman saya dengan yang terjadi di lapangan. Kecuali ibu sekolahkan anaknya di Bantul dan ditarik biaya Ibu bisa protes karena kebijkan sudah dikeluarkan pemerintah setempat. Saya bisanya hanya approach dengan Bapak Walikota dan Bupati Sleman.

Warga:
Pertama saya mengucapkan terimakasih karena saya masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Sultan, kedua, tentang gempa dan tsunami, untung saja kemarin tidak ada tsunami andaikan ada tsunami saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Bantul dan DIY. Untungnya juga bahwa sawah-sawah masih ada dan utuh jadi masih bisa makan nasi.

Sultan:
Kalau kita bicara keberuntungan. Sebetulnya kita ada untungya, Klaten itu hancur total sedangkan di Jogja itu infrastruktur tidak ada yang rusak, jembatan tidak ada yang patah dan jalan tidak ada yang rusak. Di Klaten ada 16 jembatan patah, belasan jalan juga putus, jelas untuk recovery jauh lebih mahal daripada di Jogja. Hubungan lalu lintas Jogja masih bisa lancar. Sayangnya sawah di Bantul makin boros, saya takut kalau bukan di irigasi tetapi di sawah ada tanah retak yang mungkin bapak tidak tahu, kalau dulu hanya satu liter per square meter sekarang menjadi 2 liter. Itu fakta yang terjadi di Bantul. Maka kita mengerahkan ahli geologi untuk bisa mencari apakah ada patahan atau tidak di tegalan atau sawah petani yang sebetulnya air itu meresap kebawah dan hilang. Karena sekarang jelas irigasi lebih boros bukan karena perilaku petani tetapi hilang. Ini coba kita survey, lokasi mana saja yang ada patahan.

Moderator:
Apakah Sultan dapat memanggil kembali nantinya, karena waktu yang tidak cukup dan masih ada beberapa warga korban yang belum menyampaikan pertanyaan?

Warga:
Winongko masyarakat Sergen, Pundong. Kebetulan lokasi kampung kami di pertemuan Kali Opak dan Kali Oyo, sedikit informasi setelah gempa yang lalu sampai sekarang, posisi air yang mengalir dari Kali Opak berbeda dengan sebelum gempa, kalau dulu air di Kali Oyo sama dengan Kali Opak tetapi sekarang posisi air di Kali Oyo lebih rendah dari Kali Opak. Menurut para penambang pasir di sana, ternyata air yang ada itu tersedot sehingga alirannya kecil. Setelah gempa kemarin sumur di Dusun Sragen ternyata kering. Yang kemarin sudah punya sumur sudah disuntik minimal 12 meter. Sekarang sudah tidak kuat sanyonya. Jadi kami mohon bantuan sanyo untuk menarik air di dusun kami.

Sultan:
Maaf, penduduk yang ada di pinggiran pantai mereka kan punya dan menggunakan sumur renteng, itu kering tidak?

Warga:
Untuk yang di dekat pantai itu kering tetapi untuk yang di dekat sawah masih utuh. Kemarin terpaksa kami membuat satu sumur dan telah menghabiskan 32 buah bis, sekitar 16 meter itu di dekat sawah. Terkhir, pada saat sebelum gempa semua keluarga miskin mendapat SLT namun sekarang semua miskin, mohon diperhatikan.

Sultan:
Makanya itu semua memang perlu penelitian lebih jauh, karena secara geologi belum diketahui kenapa irigasi menjadi boros. Dengan harapan agar kita tidak melangkah keliru. Sebetulnya memang pantai selatan tidak akan kemasukan air laut karena berdasarkan penelitian bahwa di bagian bawah itu ada palung yang air dari utara membawa lumpur sehingga sampai di palung di pantai selatan itu menjadi water proof. Di pantai itu memang ada banyak